CEMWU, Serang — Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD FSP KEP SPSI) Provinsi
Author: Admin Official
SOSIALISASI UU TPKS DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN
DITRESKRIMUM POLDA BANTEN BEKERJA SAMA DENGAN SP KEP SPSI BANTEN LAKUKAN SOSIALISASI UU TPKS DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA PEREMPUAN CEMWU,
Kehadiran Negara dalam cuti melahirkan enam bulan pekerja perempuan
Oleh : Ira Laila Budiman (Ketua Komite Perempuan SPKEP SPSI) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya
DP3AP2KB bersama SPKEP SPSI Kota Tangerang Beri Edukasi Pola Asuh Positif Anak Bagi Serikat Pekerja
CEMWU, Kota Tangerang — Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Tangerang memberikan edukasi terkait
MK Pisahkan pemeriksaan Formil dan materiil, Pemerintah tidak siap dan DPR RI entah kemana
Sidang Uji Formil Materiil Cipta Kerja: MK Pisahkan pemeriksaan Formil dan materiil, Pemerintah tidak siap dan DPR RI entah kemana
Menguji Batas Waktu outsourching dalam UU Cipta Kerja
CEMWU, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Tambahan bukti surat, diharapkan memperkuat legal standing pemohon GEKANAS Uji konstitusional CIPTA KERJA
CEMWU, Jakarta — Senin, 12 Juni 2023 di Mahkamah konstitusi, kuasa hukum gekanas menyerahkan tambahan bukti surat untuk memperkuat kedudukan
Gelombang PHK tengah membayangi kalangan buruh sektor tambang
CEMWU, BANDUNG BARAT — Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah membayangi kalangan buruh sektor tambang, di Kabupaten Bandung Barat (KBB),
Forum Serikat Pekerja Kota Depok Tolak PHK Berkedok Efisiensi
CEMWU, DEPOK — Massa buruh/pekerja Kota Depok menggelar aksi unjuk rasa di depan PT Tokai Dharma Indonesia, Jalan Raya Bogor,
PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DARI MASA KE MASA
Perundang-undangan bidang perburuhan/ ketenagakerjaan yang terbit sejak jaman penjajahan Belanda hingga di era Rezim Joko Widodo sekarang ini merupakan hukum