JAKARTA, 1 Mei 2026 – Bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Internasional (May Day), Persatuan Pegawai PLN Indonesia Power (PP IP) bersama Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) mengeluarkan pernyataan sikap keras terhadap arah kebijakan energi nasional. Mereka menuntut pembatalan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang dinilai mengancam kedaulatan energi bangsa melalui dominasi pihak swasta.
Dalam aksi yang digelar hari ini, PP IP menyoroti ketimpangan alokasi investasi dalam draf RUPTL mendatang. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2025, dari total peluang investasi pembangkit senilai Rp2.133,7 triliun, sebesar 73% atau setara Rp1.566,1 triliun dialokasikan untuk partisipasi IPP (Independent Power Producer) atau swasta. Sementara itu, PLN hanya diberi ruang sebesar Rp567,6 triliun.
Kedaulatan Rakyat vs Kepentingan Oligarki
PP IP menegaskan bahwa narasi transisi energi “hijau” yang diusung jangan sampai menjadi kedok bagi para oligarki untuk mengendalikan hajat hidup orang banyak.
”Kami mendambakan energi bersih, namun realitanya proyek ‘hijau’ saat ini diduga hanya menguntungkan investor melalui kontrak jangka panjang, sementara rakyat tetap dibebani harga yang tidak menentu,” ujar perwakilan PP IP. Perubahan fungsi listrik dari “pelayanan publik” menjadi “komoditas komersial” dianggap sebagai ancaman nyata bagi konstitusi.
Tuntutan Utama Manifesto May Day 2026
Melalui Manifesto bertajuk “Menjaga Nyala Kedaulatan di Tangan Rakyat”, PP IP dan GEKANAS mendesak pemerintah untuk:
- Hentikan Privatisasi Energi: Kembalikan penguasaan kelistrikan sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945 agar negara berkuasa penuh demi menjamin harga murah bagi rakyat.
- Kaji Ulang Alokasi EBT: Memastikan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) diprioritaskan melalui BUMN, bukan diserahkan secara dominan kepada swasta yang berorientasi laba.
- Listrik Murah sebagai Hak Rakyat: Menolak komersialisasi listrik dan menuntut agar listrik tetap dipandang sebagai hak dasar, bukan kemewahan.
Komitmen Perjuangan
Sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat yang bekerja di garis depan operasional pembangkit, PP IP berkomitmen untuk terus berjuang melawan upaya pelemahan peran negara di sektor energi. Organisasi menekankan tidak akan membiarkan kedaulatan energi runtuh dan mengajak seluruh elemen bangsa untuk merapatkan barisan.
”Jangan biarkan transisi energi menjadi transaksi oligarki. Pastikan negara tetap berkuasa, agar listrik tetap menyala murah di setiap sudut negeri,” tutup pernyataan tersebut.
BATALKAN RUPTL 2025-2034!
JAGA KEDAULATAN ENERGI!
LISTRIK MURAH UNTUK RAKYAT!
