VIDEO PERINGATAN HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL (IWD) TAHUN 2019 ( Videografer : Bung Fajar/Tim Media PP FSP KEP SPSI )
JAKARTA (INTERNATIONAL WOMEN’S DAY) — Sebanyak 500-an orang peserta Peringatan Hari Perempuan Dunia 2019 (International Women’s Day/IWD) serentak mengkampanyekan seruan nasional “Stop Kekerasan Terhadap Perempuan di Tempat Kerja”. Kampanye tersebut disampaikan saat aksi IWD 2019 di depan Istana Negara, Jumat, 8 Maret 2019. Ratusan orang peserta tersebut berasal dari 10 Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Indonesia. Selain di Jakarta, aksi IWD 2019 juga digelar di sejumlah daerah di Indonesia.
Ratusan orang peserta aksi Peringatan Hari Perempuan Dunia 2019 tersebut berasal dari 10 Federasi Serikat Pekerja di Indonesia yang menjadi Anggota Komite Perempuan. Ke-10 federasi tersebut yakni FSPMI, SPN, FSP KEP SPSI, FSP KEP KSPI, FARKES REF, LOMENIK, GARTEKS, KIKES, FSP2KI, dan ISI. Seruan nasional “Stop Kekerasan Terhadap Perempuan di Tempat Kerja” merupakan satu dari 3 (tiga) Agenda Peringatan Hari Perempuan Dunia (IWD) 2019, yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia. Dua agenda lainnya yakni: Agenda Ratifikasi Konvensi ILO No. 183 tentang Maternitas serta Agenda Perlindungan dan Kesejahteraan Bagi Pekerja Perempuan.
Sementara itu, dalam siaran pers yang diterima Humas PP FSP KEP SPSI, Ketua Komite Perempuan IndustriALL, yang juga Ketua Biro Perempuan DPP FSP KEP, Endang Wahyuningsih, mengatakan para Pekerja Perempuan menuntut agar segala tindakan kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan agar segera dihentikan. Kekerasan yang paling nyata, kata dia, terutama ada pada saat pekerja/buruh perempuan hendak mengambil hak cuti haidnya. “Tidak jarang untuk mengambil cuti ini, pengusaha mensyaratkan agar menggunakan surat keterangan dokter dan atau “diperiksa” darah haidnya oleh bidan/petugas kinik di tempat kerja,” ujar Endang, dalam rilis kepada Tim Media PP FSP KEP SPSI, di Jakarta.
Dukungan dari ILO dan Pemerintah RI
Menurut Endang Wahyuningsih, Perlindungan Maternitas di tempat kerja sudah seharusnya menjadi elemen penting dan perhatian dari bangsa ini, demikian juga dalam gerakan buruh Indonesia. Perlindungan Maternitas meliputi hak atas cuti haid, hak atas cuti melahirkan, perlindungan reproduksi melalui kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan ibu hamil di tempat kerja, waktu menyusui pada jam kerja serta tersedianya pojok laktasi merupakan elemen penting bagi terciptanya perlindungan maternitas menyeluruh di tempat kerja.
Karena, kata Endang, hanya dari ibu yang sehat lahir anak-anak bangsa yang sehat. “Kami mendorong Organisasi Perburuhan International (ILO) untuk segera membuat Konvensi ILO terkait dengan penghentian segala kekerasan berbasis gender di tempat kerja utamanya yang selama ini menimpa Pekerja Perempuan. Kami juga mendorong agar Pemerintah Indonesia segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual,” katanya.
Nasib Buruh Kontrak dan Outsourcing
Ketua Aktivis Perempuan dari IndustriALL Indonesia Council, Mbak Indah Saptorini, menambahkan buruh perempuan yang bekerja sebagai buruh kontrak dan outsourcing juga menjadi kelompok pekerja perempuan yang paling merasakan lemahnya pengawasan perlindungan maternitas pada kelompok rentan ini. Mirisnya, diantara para Pekerja Perempuan ini seringkali harus diputus kontrak kerja karena hamil atau melahirkan. Sebagian lagi bahkan harus menandatangani kontrak kerja dengan janji tidak akan menikah dan hamil selama menjalani kontrak.
Untuk itu, sudah saatnya, ujar Endang Wahyuningsih dan Indah Saptorini, perlindungan maternitas di tempat kerja dijalankan dengan menyeluruh dari hulu hingga ke hilir oleh semua pihak. Tidak terkecuali peran penting dari konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sebagai garda terdepan dalam perjuangan gerakan buruh Indonesia. (TIM MEDIA PP FSP KEP SPSI/Zaky)
“FSP KEP SPSI MENGUCAPKAN SELAMAT INTERNATIONAL WOMEN’S DAY 2019. MAJU DAN TERUS BERJUANG DEMI GENERASI MENDATANG KAUM PEREMPUAN.”
