Skip to content
CEMWU
  • December 4, 2023
  • Search
  • Tentang Kami
    • Profil Organisasi
    • Organisasi
      • Peraturan Organisasi
      • Surat Organisasi
      • Lain – Lain
    • Visi & Misi
    • Peran & fungsi
    • Program Kerja
      • Penguatan Advokasi
      • Penguatan SDM
      • Penguatan Keuangan
      • Penguatan Solidaritas & Soliditas
      • Penguatan Propaganda Positif
      • Penguatan Administrasi & Penguwasaan IT
  • Administrasi
    • Administrasi Surat Menyurat
      • SDM & Organisasi
      • Advokasi
      • Keuangan
      • Soliditas dan Solidaritas
      • Administrasi & Penguasaan TI
      • Propaganda Positif
    • Materi – materi
      • SDM & Organisasi
      • Advokasi
      • Keuangan
      • Soliditas dan Solidaritas
      • Administrasi & Penguasaan TI
      • Propaganda Positif
  • Hukum
    • Peraturan Terbaru
    • Peraturan Perundang-undangan
    • Klasifikasi Peraturan
    • Konvensi
    • Putusan MK/MA
  • Keputusan Organisasi
    • MUNAS VI TAHUN 2012
    • RAPIMNAS TH 2013
    • RAKERNAS TH 2016
    • MUNAS VII TH 2017
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube
    • Tiktok
    • RSS
  • HOME
  • BERITA
    • Aliansi
    • Internasional
    • Nasional
    • Daerah
    • Cabang
    • Unit Kerja
  • LEMBAGA
    • PENGURUS HARIAN
    • MAHKAMAH ORGANISASI
    • LEMDIKLAT
      • Susunan Pengurus
    • LBHN
    • KOMITE PEREMPUAN
      • PENGURUS
      • KEGIATAN
    • KEPTV
    • FILANTROPI
    • POSKO JKN KIS
    • DIVISI PEMUDA
  • AFILIASI
    • KSPSI
    • INDUSTRIALL
  • OPINI
  • POLITIK
  • Ketenagakerjaan
  • K3
  • JURNAL

Tag: Batalkan OMNIBUS LAW

Faisal Basri Ungkap UU Cipta Kerja Akan Membawa Indonesia ke arah Kehancuran

“Undang-Undang Cipta Kerja akan membawa Indonesia ke arah kehancuran,” demikian disampaikan ekonom senior Faisal Basri dalam Sarasehan Nasional SP/SB Jilid

SPKEP SPSI Berkelas DuniaNovember 11, 2021November 11, 2021by Admin OfficialShareTweet

Ahli Pemerintah, Prof Romli Atmasasmita: UU Cipta Kerja bukan bertentangan dengan UU No 12 tahun 2011 tetapi berbeda

Perkembangan Sidang pengujian Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Ahli Pemerintah, Prof Romli Atmasasmita: UU Cipta Kerja bukan bertentangan

JKN KIS, NasionalSeptember 9, 2021September 9, 2021by Admin OfficialShareTweet

Saksi M. Sidarta: LKS Tripartit Nasional tidak pernah dilibatkan secara resmi dalam tahap Perencanaan dan Penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja yang menjadi UU Cipta Kerja.

Perkembangan Sidang pengujian Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Saksi M. Sidarta: LKS Tripartit Nasional tidak pernah dilibatkan secara

SPKEP SPSI Berkelas DuniaAugust 25, 2021by Admin OfficialShareTweet

POINTERS MENTERI KETENAGAKERJAAN PADA ACARA SIDANG PLENO I DEWAN PENGUPAHAN NASIONAL

Jakarta, 8 Mei 2020 Selamat siang dan salam sejahtera. • Pertama-tama, saya mengucapkan “Selamat Datang, Selamat Bergabung, Selamat bertugas dan

Nasional, News, Serikat PekerjaMay 8, 2020May 8, 2020by admin userShareTweet

Pembatalan Instruksi Unjuk Rasa Damai

Sehubungan dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo pada tanggal 24 April 2020 untuk mengeluarkan Cluster Ketenagakerjaan guna dikaji

Cabang, Daerah, JKN KIS, Nasional, Opini, Serikat Pekerja, Unit KerjaApril 25, 2020April 25, 2020by admin userShareTweet

Latest Post
Sah UMK 2024 Sesuai PP 51 Tahun 2023 oleh PJ Gubernur Jawa Barat
PP HARAM JADDAH
NOKTAH MERAH IMPARSIALITAS ANWAR USMAN
Resmi Ditetapkan, Ini Daftar UMP 2024 di Seluruh Indonesia
Kenaikan UMP 2024
Aliansi Buruh Bekasi Melawan Lakukan Aksi Menuntut Kenaikan Upah Tahun 2024
Hasil Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Menetapkan UMP 2024
SP KEP SPSI Kab-Kota Bekasi Mendukung Aksi Bela Palestina dengan Posko Kesehatan
Perubahan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
CEMWU BERSAMA ALIANSI GEKANAS GALANG KONSOLIDASI AKBAR
Pengujian Materiil UU Cipta Kerja
KSPSI Tolak RPP Pengupahan
KSPSI Tolak Penetapan Formula Upah Pakai PP 36
Pimpinan Daerah SP KEP SPSI Provinsi Banten audiensi dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Banten
Penandatangana Komitmen Bersama Zero Tolerance
Pertemuan Global Bersama tentang Rantai Pasokan Baterai
ANTISIPASI MENGATASI DAMPAK PINJOL (PINJAMAN ONLINE)
Ketua Umum SP KEP SPSI Menjadi Narasumber Kuliah Tamu Universitas Muhammadiyah Malang
Permohonan Uji Formil UU No 6 tahun 2023 ditolak, MK perintahkan melanjutkan pemeriksaan Materill
Musda dan Kunjungan Kerja Memperkuat Solidaritas Organisasi
Tolak Union Busting; KSPSI Sumatera Utara Berunjuk Rasa di Jakarta
Meningkatkan Skill Pekerja SP KEP SPSI
Peningkatan Skill Pekerja Melalui Pengenalan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pertemuan Serikat Pekerja untuk Memperkuat Dukungan Ratifikasi Konvensi 190
KSPSI Bekasi dukung Calon Legislatif dari Unsur SPSI
Diskusi Panel UU P2SK Menuai Kritik Pedas Peserta RAPIMNAS 2023 SP KEP SPSI
RAPIMNAS SP KEP SPSI: Membangun Hubungan Industrial yang Harmonis, Dinamis dan Berkeadilan
Press Realease : CABUT UU CIPTA KERJA
SIARAN PERS SP KEP SPSI : AKSI UNJUK RASA TOLAK UU CIPTA KERJA
KSPSI Kembali Turun ke Jalan BATALKAN UU CIPTA KERJA

Wawancara R. Abdullah

Populer

  • CEMWU BERSAMA ALIANSI GEKANAS GALANG KONSOLIDASI AKBAR
  • SP KEP SPSI Kab-Kota Bekasi Mendukung Aksi Bela Palestina dengan Posko…
  • KSPSI Tolak RPP Pengupahan
  • Pimpinan Daerah SP KEP SPSI Provinsi Banten audiensi dengan Badan Pusa…
  • Resmi Ditetapkan, Ini Daftar UMP 2024 di Seluruh Indonesia
  • Perubahan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
  • KSPSI Tolak Penetapan Formula Upah Pakai PP 36
  • Pengujian Materiil UU Cipta Kerja
  • Kenaikan UMP 2024
  • Hasil Rapat Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Menetapkan UMP …
FOLLOW US
2023 - spkep-spsi.org

Sekretariat

PP FSP KEP SPSI
Ruko Cempaka Mas Blok P/30,
Jalan Letjend Suprapto No. 1 JakPus 10640.
WA : 0858.8526.2958
Telp/Fax.021-4214584
Email :
– pp@spkep-spsi.org
– spkep.spsi@gmail.com

Flag Counter

Konsultan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum
PP FSP KEP SPSI
WA : 0813.4987.3802