Perkembangan Sidang pengujian Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi Saksi-saksi Pemerintah: Naskah akademis tidak pernah diperlihatkan dalam FGD yang
Tag: UU CIPTA KERJA
Serikat Pekerja adalah Anak Kandung Kaum Pekerja
CATATAN dan REFLEKSI Serikat Pekerja adalah Anak Kandung Kaum Pekerja oleh Sofyan Abdul Latief (Presidium GEKANAS / Ketum FSP PAR
Tidak boleh ada perubahan Naskah setelah paripurna
Perkembangan Sidang pengujian Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah KonstitusiAhli Pemerintah, Prof Satya Arinanto: Perubahan naskah Setelah paripurna diperbolehkan sepanjang
Perundingan PKB di tengah pemberlakuan UU CIPTA KERJA
Perundingan PKB di tengah pemberlakuan Omnibus Law UU Cipta Kerja dan Aturan Turunannya (bag-1, Konsep, Kedudukan dan Arti Penting PKB
Perkembangan Sidang pengujian Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi
Ketua MK: DPR tidak bisa hadir dengan alasan sedang masa RESES, Ahli DR Wicipto: JR seperti ini bisa saja tidak
Aksi Unjuk Rasa SPSI Bekasi Menolak PHK Sepihak 300 Orang Pekerja PT. Matahari Alka
Pers Release Aksi Unjtuk Rasa SPSI Bekasi Menolak PHK Sepihak 300 Orang Pekerja PT. Matahari Alka yang Dilakukan Secara Tidak
Perkembangan Sidang pengujian Formil UU Cipta Kerja di Mahkamah Konstitusi
Ketua MK: Keterangan DPR sampai hari belum diterima juga oleh Mahkamah Konstitusi 3 ahli yang dihadirkan Para Pemohon mengatakan banyak
Tim JR GEKANAS Perjuangan Pembatalan UU CIPTA KERJA Masih Berlanjut
Jakarta- www.spkep-spsi.org – Tim Judicial Review Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) melakukan pertemuan setelah sidang pertama untuk melakukan Perbaikan Permohonan Uji
PROF. JIMLY ASSHIDIQIE: SETELAH PEMBAHASAN PARIPURNA DPR RI TIDAK BOLEH ADA LAGI PERUBAHAN SUBSTANSI UU YANG TELAH DISAHKAN, JIKA TERJADI MERUPAKAN PENYELUNDUPAN.
www.spkep-spsi | Jakarta |Pandangan Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama Prof. Dr. Jimly Asshidiqie tersebut disampaikan dalam Webinar yang diselengarakan oleh Gerakan
Bayi yang dipaksa lahir itu bernama UU Cipta Kerja
| www.spkep-spsi.org | – UU Cipta Kerja dengan metodologi Omnibus Law ini lahirnya dipaksakan, UU Cipta Kerja menabarak UU No.









