CEMWU, Jakarta — Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) harus memenuhi unsur kegentingan memaksa. Sementara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
Tag: UU CIPTA KERJA
Konferensi ILC UU Cipta Kerja Omnibus Law jadi Sorotan
CEMWU, Jakarta — Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Ahmad Supriadi menggatakan ada lima komite pembahasan utama dalam
GEKANAS: BUKAN AJI MUMPUNG ALASAN PHK DENGAN KOMPENSASI LEBIH RENDAH?
SIDANG UJI FORMIL UU 6/2023 TENTANG PERSETUJUAN PERPPU CIPTA KERJA DI MAHKAMAH KONSTITUSI, KETERANGAN PEMERINTAH: UU CIPTA KERJA MAMPU MENYERAP
Tambahan bukti surat, diharapkan memperkuat legal standing pemohon GEKANAS Uji konstitusional CIPTA KERJA
CEMWU, Jakarta — Senin, 12 Juni 2023 di Mahkamah konstitusi, kuasa hukum gekanas menyerahkan tambahan bukti surat untuk memperkuat kedudukan
UU CIPTA KERJA PERMUDAH MEKANISME PHK
Ratusan Pekerja Tuding UU Cipta Kerja Permudah Mekanisme PHK CEMWU, Jakarta — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian formiil dan
Serikat Pekerja PLN Uji UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan
CEMWU, JAKARTA — Aturan penyediaan tenaga listrik sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 dan 42 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
LAWAN PRIVATISASI LISTRIK MELALUI UJI KONSTITUSIONAL UU CIPTA KERJA
SIARAN PERS GERAKAN KESEJAHTERAAN NASIONAL (GEKANAS) TANGGAL 8 MEI 2023 LAWAN PRIVATISASI LISTRIK MELALUI UJI KONSTITUSIONAL UU CIPTA KERJA, HILANGKAN
Libatkan 121 Pemohon, Gekanas Gugat ke MK UU Cipta Kerja
CEMWU, Jakarta — Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) yang merupakan gabungan dari serikat pekerja/serikat buruh, akademisi dan para peneliti menggugat UU No.
GEKANAS Ajukan Uji Formil dan MateriIl UU Cipta Kerja ke MK
CEMWU, Jakarta — Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) mengajukan gugatan Uji Formil dan Materil terhadap pengesahan Undang Undang Nomor 6 Tahun
Menaker Minta Pendalaman Dibahas Tertutup Perpu Cipta Kerja
KEPTV News, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah memaparkan Perpu Cipta Kerja di depan Komisi IX DPR RI. Setelah itu, ia minta pendalaman