KEPTV News, SPKEP-SPSI.org-Jakarta, Komite Perempuan IndutriALL Indonesia Council melakukan audiensi dengan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) bertempat di Gedung Kemenko
Tag: SP KEP SPSI
Sosialisasi Hasil MUNAS VIII SP KEP SPSI di Kota Cilegon
KEPTV News, Cilegon – Dalam rangka mengimplementasikan hasil MUNAS VIII SPKEP SPSI Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI melakukan Sosialisasi Hasil
Posko JKN-KIS SP KEP SPSI Silaturahmi bersama Relawan Samatri Aspri Walikota
KEPTV News,- Bekasi- Relawan Posko JKN-KIS melakuan Silaturahmi dengan SAMATRI Kota Bekasi bertempat di sekretariat SAMATRI Kota Bekasi, Jumat 01
Presiden KSPI Ungkap Ketum PP SP KEP SPSI Sebagai Senior di Serikat Pekerja
Yogyakarta — Presiden KSPI Said Iqbal turut hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) yang ke VIII PP SP KEP SPSI yang
SPSI Kota Tangerang akan mengadvokasi karyawan yang THR-nya tidak dibayar atau ditunda
KEPTV NEWS — SPKEP-SPSI.org, Jakarta – Pekerja di Kota Tangerang disebut jarang melapor kepada pemerintah setempat jika ada masalah soal
Menteri ESDM;HARGA PERTALITE AKAN NAIK ?
KEPTV NEWS — SPKEP-SPSI.org, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pemerintah tengah menghitung dampak
PD FSP KEP SPSI Provinsi Banten Bekerjasama dengan Universitas Serang Raya Adakan Diklat
KEPTV NEWS — SPKEP-SPSI.org, Cilegon – Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD
Afif Johan Minta Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 Dicabut
KEPTV NEWS—SPKEP-SPSI.ORG, – Pemerintah resmi mencabut aturan baru tentang pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan. Dalam aturan Permenaker Nomor 2
Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea: KSPSI Harus Berkontribusi dalam Pembangunan di Daerah
KEPTV NEWS—Karawang, – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea berharap organisasi yang dipimpinnya bisa memberikan kontribusi penting untuk kemajuan
Amar Putusan MK tentang UU Cipta Kerja
Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada Kamis, 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi (MK) bersikap terhadap permohonan judicial review (JR) terhadap Undang-Undang Nomor