Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
HUT SPSI ke 50 FSPA SPSI Tangerang Latihan Pa
Kick Off Turnamen Futsal HUT SPSI ke-50 dan H
PUK SP KEP SPSI PT Kao Indonesia Karawang Sos
Penyerahan plakat kesetian terhadap anggota y
Forum diskusi penggiat propaganda positif dalCEMWU
Penandatanganan MOU antara PP SPKEP-SPSI dengan Pusat Kajian Hukum Ketenagakerjaan (PUSKKUMNAKER) Fakultas Hukum Universitas Trisakti-Jakarta
Penandatanganan MOU antara PP SPKEP-SPSI dengan Pusat Kajian Hukum Ketenagakerjaan (PUSKKUMNAKER) Fakultas Hukum Universitas Trisakti-Jakarta.SPKEP SPSI memberikan apresiasi atas terbangunnya kerja sama
Pemerintah Diberi Waktu Tiga Bulan Revisi PP Pengupahan
Komisi IX DPR mendesak pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 dan membuat peratuan pengupahan baru yang mencerminkan keadilan bagi pengusaha dan
Ekspor Ban Hadapi Ketidakpastian
JAKARTA—Kinerja ekspor ban Indonesia tahun ini menghadapi ketidakpastian terkait pengaruh dari kebijakan pemerintahan AS yang baru. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ban Indonesia
SIARAN PERS
PETISI GEKANAS 30 NOVEMBER 2016 POKOK-POKOK PIKIRAN 1. Amandemen UUD Tahun 1945 telah mengakibatkan Negara Republik Indonesia kehilangan visi dan tujuannya sebagai
STIMULUS KENAIKAN UPAH
Oleh: Bhima Yudhistira Adhinegara Peneliti INDEF Perdebatan soal penetapan upah minimum tetap menjadi pokok bahasan yang hangat. Pemerintah menginginkan per 1 November
World Day For Decent Work
Komite perempuan anggota SPKEP SPSI dibawah pimpinan Ketua Umum R.Abdullah mengambil bagian dalam aksi unjuk rasa, memperingati Hari Kerja layak sedunia di
Tiga BUMN dan Serikat Pekerja Kolaborasi Bangun 100.000 Rumah
Jakarta – PT PP (Persero) Tbk bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Konfederasi
Ratifikasi Konvensi ILO-176 tentang Keselamatan dan Kesehatan di Tambang
Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia Tembusan: 1. Bapak Ketua DPR – RI 2. Bapak Menteri ESDM – RI 3. Bapak Menteri Tenaga
RINCIAN PENGHEMATAN 83 K/L PADA APBN-P 2016
JAKARTA – Melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tertanggal 26 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo menginstruksikan 85 Kementerian/Lembaga (K/L) untuk melakukan langkah-langkah
