Bridgestone Rekrut Pengacara Profesional untuk Mem-PHK Satu Orang Pekerja

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) atau PT BSIN, perusahaan ban dan karet di Indonesia, dengan Tubagus Hedi Saepudin, karyawan PT BSIN Bagian Safety, memasuki babak baru di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, Senin 14 Januari 2019 kemarin. (ISTIMEWA)

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) atau PT BSIN, perusahaan ban dan karet di Indonesia, dengan Tubagus Hedi Saepudin, karyawan PT BSIN Bagian Safety, memasuki babak baru di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, Senin 14 Januari 2019 kemarin. (ISTIMEWA)

BANDUNG (BERITA PHI) — Perseteruan antara PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) Karawang atau PT BSIN, perusahaan ban di Indonesia, dengan seorang pekerjanya memasuki babak baru di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, Senin 14 Januari 2019 kemarin. Pada tanggal tersebut merupakan sidang kedua Perkara Registrasi Nomor: 252/PDT.SUS-PHI/2018/PN.Bdg Antara PT BSIN sebagai penggugat melawan Tubagus Hedi Saepudin, pekerja PT BSIN Bagian Safety sebagai tergugat. Tubagus Hedi Saepudin sudah bekerja 22 tahun di PT BSIN.

Tubagus Hedi Saepudin digugat karena diduga merugikan perusahaan ketika Tubagus mendapat tugas kerja di perusahaan Bridgestone di Bangkok, Thailand. Pada tahun 2016, setelah kembali dari Thailand dan bekerja kembali ke Pabrik Bridgestone di Karawang, Tubagus Hedi Saepudin tiba-tiba kena skorsing dari manajemen, padahal baru bekerja kembali selama tiga bulan setelah dari Bangkok. Masa skorsing Tubagus sudah berjalan selama dua tahun dari tahun 2016 hingga saat ini. Statusnya skorsing, sehingga menggugat Tubagus Hedi Saepudin untuk di-PHK.

Kasus PHI ini menjadi menarik bukan saat pelaksanaan sidang. Namun, upaya tergugat yang mempertanyakan Manajemen PT BSIN merekrut jasa pengacara Farianto & Darmanto Law Firm (FARDALAW) kuasa hukumnya. Farianto & Darmanto Law Firm merupakan salah satu pengacara profesional. Informasi yang diperoleh Tubagus Hedi Saepudin, untuk merekrut Farianto & Darmanto Law Firm, pihak perusahaan PT BSIN diduga harus merogo kocek yang hampir setara nilai kompensasi PHK yang diterima Tubagus Hedi Saepudin.

SIDANG KEDUA Suasana Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, Senin 14 Januari 2019 kemarin dalam perkara gugatan PHI antara penggugat PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) atau PT BSIN, perusahaan ban dan karet di Indonesia, dengan tergugat Tubagus Hedi Saepudin, karyawan PT BSIN Bagian Safety. Sidang kedua ini ditunda kembali karena pemeriksaan legalitas Kuasa Penggugat justru bermasalah, ketika Akta Asli yang ditunjukan hanya perubahan pemegang saham dan susunan direksi. (ISTIMEWA)

SIDANG KEDUA
Suasana Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, Senin 14 Januari 2019 kemarin dalam perkara gugatan PHI antara penggugat PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) atau PT BSIN, perusahaan ban dan karet di Indonesia, dengan tergugat Tubagus Hedi Saepudin, karyawan PT BSIN Bagian Safety. Sidang kedua ini ditunda kembali karena pemeriksaan legalitas Kuasa Penggugat justru bermasalah, ketika Akta Asli yang ditunjukan hanya perubahan pemegang saham dan susunan direksi. (ISTIMEWA)

Kenapa perusahaan tetap menggugat PHK? karena Tubagus Hedi Saepudin yang masih ingin bekerja kembali. Bahkan, Tubagus Hedi Saepudin menolak tawaran PHK karena pensiun dini oleh perusahaan nilai sebesar Rp 600-an juta, namun Tubagus Hedi Saepudin menolaknya karena ingin tetap bekerja kembali.

Disamping itu, PT BSIN, kata Tubagus Hedi Saepudin, sebenarnya memiliki Tim Legal yang terdiri dari para lawyer dan sudah berpengalaman dalam menangani perkara di PHI. “Saya meyakini bahwa PT BSIN punya Tim Legal yang mumpuni dan masuk secara selektif di perusahaan. Namun kenapa harus merekrut pengacara profesional hanya untuk menghadapi saya?,” tanya Tubagus Hedi Saepudin. Dalam perkara ini, Tubagus Hedi Saepudin didampingi Tim Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Nasional (LBHN) Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) dan PUK SPKEP SPSI PT Bridgestone Tire Indonesia, Karawang, Jawa Barat. Tubagus Hedi Saepudin juga mendapat dukungan moral dari rekan-rekan pekerja PT BSIN Karawang.

Tubagus Hedi Saepudin Diduga Merugikan PT BSIN

Mengenai kasus yang disangkakan perusahaan PT BSIN terhadap Tubagus Hedi Saepudin dan menjadi alasan perusahaan melakukan gugatan PHK adalah karena dugaan Tubagus Hedi Saepudin yang tidak melaporkan Adendum Sewa Kondominium ke BSAP-TC Bangkok Thailand dan merugikan PT BSIN. Menurut Tubagus Hedi Saepudin, gugatan perusahaan terhadap dirinya adalah tidak masuk akal. Alasannya adalah:

1. Perkara tersebut terjadi di Bangkok, Thailand, ketika dirinya selama dua tahun bekerja pada BSAP-TC, Group Bridgestone.
2. Kejadian di Bangkok dinilai bukan suatu masalah hukum yang berimplikasi merugikan perusahaan. Karena tidak ada kerugian yang diderita PT BSIN (sebagai penggugat) atau BSAP-TC.
3. Belum pernah ada pembuktian perihal kerugian atau sangkaan tersebut dalam mekanisme hukum dari pihak penyelenggara di Bangkok, Thailand.

Sementara itu, dalam persidangan antara Tubagus Hedi Saepudin versus PT BSIN, sejumlah pekerja PT BSIN Karawang memberikan dukungan moril kepada Tubagus Hedi Saepudin. Dukungan ini bentuk kepedulian dan soliditas antar sesama pekerja.

DUKUNGAN MORIL Sejumlah pekerja  PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) Karawang memberikan dukungan moril kepada Tubagus Hedi Saepudin (depan), karyawan PT BSIN Bagian Safety, yang menghadapi perlawanan dengan pihak Kuasa Hukum PT Bridgestone Tire Indonesia di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, Senin 14 Januari 2019 kemarin. (ISTIMEWA)

DUKUNGAN MORIL
Sejumlah pekerja PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) Karawang memberikan dukungan moril kepada Tubagus Hedi Saepudin (depan), karyawan PT BSIN Bagian Safety, yang menghadapi perlawanan dengan pihak Kuasa Hukum PT Bridgestone Tire Indonesia di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, Senin 14 Januari 2019 kemarin. (ISTIMEWA)

Agenda Persidangan

Menurut informasi yang dari Mohammad Fandrian Hadistianto, SH, MH., Pengacara dari LBHN PP FSP KEP SPSI, agenda persidangan adalah pemeriksaan legalitas Penerima Kuasa Tergugat dan dinyatakan sudah selesai. Sedangkan, lanjut Mohammad Fandrian Hadistianto, pemeriksaan legalitas Kuasa Penggugat justru bermasalah, karena Akta Asli yang ditunjukan hanya perubahan pemegang saham dan susunan direksi.

BERKAS PENGGUGAT TIDAK LENGKAP Suasana Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, Senin 14 Januari 2019 kemarin dalam perkara gugatan PHI antara penggugat PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) atau PT BSIN, perusahaan ban dan karet di Indonesia, dengan tergugat Tubagus Hedi Saepudin, karyawan PT BSIN Bagian Safety. Sidang ditunda kembali karena pemeriksaan legalitas Kuasa Penggugat justru bermasalah, ketika Akta Asli yang ditunjukan hanya perubahan pemegang saham dan susunan direksi. (ISTIMEWA)

BERKAS PENGGUGAT TIDAK LENGKAP
Suasana Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat, Senin 14 Januari 2019 kemarin dalam perkara gugatan PHI antara penggugat PT Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) atau PT BSIN, perusahaan ban dan karet di Indonesia, dengan tergugat Tubagus Hedi Saepudin, karyawan PT BSIN Bagian Safety. Sidang ditunda kembali karena pemeriksaan legalitas Kuasa Penggugat justru bermasalah, ketika Akta Asli yang ditunjukan hanya perubahan pemegang saham dan susunan direksi. (ISTIMEWA)

 

Sementara itu, kata Mohammad Fandrian Hadistianto, tidak ada tertulis Direktur mana yang berhak bertindak mewakili untuk dan atas nama PT BSIN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pihak Tergugat minta untuk Pihak Penggugat bisa menunjukan Akta Perusahaan Asli yang mengatur secara jelas mengenai bahwa direktur yang memberikan kuasa pada pengacara yang disewa jasa hukumnya oleh PT BSIN merupakan pihak yang tepat. “Dengan demikian, sedianya agenda hari Senin tanggal 14 Januari 2019 kemarin adalah Penyerahan Jawaban dan Gugatan Rekonpensi. Namun ditunda berdasarkan hal menunggu sidang minggu depan dan meminta agar penggugat membawa dan menunjukan akta yang mengatur kewenangan direksi,” kata Mohammad Fandrian Hadistianto. Sidang berikutnya digelar pada Senin tanggal 21 Januari 2019 dengan Agenda Kelengkapan Legal Standing Penggugat. (Tim Media PP FSP KEP SPSI/Zaky)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>