Skip to content
FSP KEP SPSI
  • December 12, 2025
  • Search
  • Tentang Kami
    • Profil Organisasi
    • Organisasi
      • Peraturan Organisasi
      • Surat Organisasi
      • Lain – Lain
    • Visi & Misi
    • Peran & fungsi
    • Program Kerja
      • Penguatan Advokasi
      • Penguatan SDM
      • Penguatan Keuangan
      • Penguatan Solidaritas & Soliditas
      • Penguatan Propaganda Positif
      • Penguatan Administrasi & Penguwasaan IT
  • Administrasi
    • Administrasi Surat Menyurat
      • SDM & Organisasi
      • Advokasi
      • Keuangan
      • Soliditas dan Solidaritas
      • Administrasi & Penguasaan TI
      • Propaganda Positif
    • Materi – materi
      • SDM & Organisasi
      • Advokasi
      • Keuangan
      • Soliditas dan Solidaritas
      • Administrasi & Penguasaan TI
      • Propaganda Positif
  • Hukum
    • Peraturan Terbaru
    • Peraturan Perundang-undangan
    • Klasifikasi Peraturan
    • Konvensi
    • Putusan MK/MA
  • Keputusan Organisasi
    • MUNAS VI TAHUN 2012
    • RAPIMNAS TH 2013
    • RAKERNAS TH 2016
    • MUNAS VII TH 2017
    • Facebook
    • Twitter
    • Instagram
    • Youtube
    • Tiktok
    • RSS
  • HOME
  • BERITA
    • Aliansi
    • Internasional
    • Nasional
    • Daerah
    • Cabang
    • Unit Kerja
  • LEMBAGA
    • PENGURUS HARIAN
    • MAHKAMAH ORGANISASI
    • LEMDIKLAT
      • Susunan Pengurus
    • LBHN
    • KOMITE PEREMPUAN
      • PENGURUS
      • KEGIATAN
    • KEPTV
    • FILANTROPI
    • POSKO JKN KIS
    • DIVISI PEMUDA
  • AFILIASI
    • KSPSI
    • INDUSTRIALL
  • OPINI
  • POLITIK
  • Ketenagakerjaan
  • K3
  • JURNAL
Homepage » Hukum Ketenagakerjaan » Pendapat Hukum mengenai posisi PKB di Omnibus Law

Pendapat Hukum mengenai posisi PKB di Omnibus Law

December 11, 2023December 11, 2023by admin user-254 Views

Pendapat Hukum dari Dirjen Pembinaan HI dan Jamsostek mengenai posisi PKB di ruang lingkup Omnibus Law

2023.4.5.Kemenaker.Pendapat-HukumDownload
Post Views: 254
Tagged GEKANAS HUKUM KEPTV KSPSI Pekerja Pekerja Indonesia PKB Serikat Pekerja SPKEP SPSI SPSI
Related Posts
  • Tuti Suwartini: Transisi Energi Harus Berbasis Hak Asasi dan Tidak Meninggalkan Kelompok Rentan
  • SP PLN Soroti Ancaman Privatisasi dan Beban Utang dalam Skema Transisi Energi Nasional
  • Industri Tertekan Lonjakan Harga Gas, FSP KEP SPSI Desak Pemerintah Ambil Langkah Penyelamatan
  • FSP KEP SPSI Soroti Risiko PHK Massal dan Ketidakjelasan Kebijakan Pemerintah dalam Transisi Energi
  • Unions and Civil Society Warn: Market-Driven Energy Transition Risks Deepening Inequality and Neocolonialism
by admin user
  • Follow Us On

Post navigation

Previous post Gaji pabrik Kota Banjar 2024 naik 72 Ribu
Next post Upah Buruh Kabupaten Karawang naik 81 Ribu Rupiah

Don't Miss

  • Apa Perbedaan UMR, UMP dan UMK
  • Proses perjuangan dalam Menghadapi PHK sepihak
  • Perubahan PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan
  • PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DARI MASA KE MASA
  • CARA MEMBACA PERATURAN TENTANG PKWT (PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU)
Apa Perbedaan UMR, UMP dan UMK
Proses perjuangan dalam Menghadapi PHK sepihak

Latest Post
Tuti Suwartini: Transisi Energi Harus Berbasis Hak Asasi dan Tidak Meninggalkan Kelompok Rentan
SP PLN Soroti Ancaman Privatisasi dan Beban Utang dalam Skema Transisi Energi Nasional
Industri Tertekan Lonjakan Harga Gas, FSP KEP SPSI Desak Pemerintah Ambil Langkah Penyelamatan
FSP KEP SPSI Soroti Risiko PHK Massal dan Ketidakjelasan Kebijakan Pemerintah dalam Transisi Energi
Unions and Civil Society Warn: Market-Driven Energy Transition Risks Deepening Inequality and Neocolonialism
Sean Sweeney (TUED): Indonesia Harus Waspadai Privatisasi dan Neo-Kolonialisme dalam Transisi Energi
Sean Sweeney (TUED): Public Financing Is Essential as Neoliberal Energy Transition Models Collapse
Bhima Yudhistira (CELIOS): Transisi Energi Harus Berkeadilan, Bukan Kedok Baru Privatisasi dan Neokolonialisme
MKE Peringatkan Bahaya ‘Kolonialisme Hijau’ dan Dominasi Pasal Neoliberal dalam Transisi Energi Indonesia
PSI Soroti Ketimpangan Energi Global dan Peringatkan Ancaman Privatisasi dalam Transisi Energi
PSI dan Serikat Pekerja Dorong Jalur Publik untuk Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia
PP FSP KEP SPSI Gelar Diskusi “Dinamika Cuti Gugur Kandung” dalam Peringatan Bulan Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Presiden Prabowo Siap Turun Tangani Isu Upah Minimum, Dasco: “Serahkan ke Saya”
Dasco Hadiri Rapimnas KSPSI, Sampaikan Pesan Presiden Prabowo Soal Upah Minimum
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Resmi Dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Penasihat KSPSI di Rapimnas 2025
Workshop Organising Batre Supply Chain Dorong Penguatan Strategi Pengorganisasian Pekerja
UMK Bekasi 2026 Dibahas: SPSI Tegaskan Kenaikan Upah Tak Bisa Dihindari
PKB Ke-III PT Unilever Oleochemicals Indonesia Resmi Ditandatangani, Wujud Penguatan Hubungan Industrial di Simalungun
Regional Forum of Women South East Asia Held in Tangerang, CEMWU Emphasizes Strengthening Women’s Leadership in Labor
Regional Forum of Women South East Asia Digelar di Tangerang, CEMWU Tekankan Penguatan Kepemimpinan Perempuan Pekerja
KENAPA  SELAMA PULUHAN TAHUN YANG DITUNTUT DAN DIPERTENTANGKAN  BESARAN UPAH MINIMUM, BUKAN  BESARAN UPAH YANG ADIL DAN LAYAK, SESUAI PERINTAH KONSTITUSI 
Guru sebagai Pondasi Kesadaran dan Perjuangan Pekerja
Kunjungan Mahasiswa Magister Manajemen UI ke PT. Sinar Syno Kimia: Memahami Implementasi HPWS dan Hubungan Industrial Harmonis
Ketua Umum PP FSP KEP SPSI Desak Kenaikan Upah Minimum 2026 Minimal 10–12%: “Pekerja Tidak Boleh Lagi Hidup di Batas Sangat Minimum”
Kunjungan RP3 dan Seminar di PT Evoluzione Tyre Bersama Kementerian PPPA
Indonesia Sampaikan Isu Strategis di Asia Pacific Chemicals & Pharmaceutical Trade Union Meeting Colombo 2025
“Temu Buruh 2025: Terkuak! Hilirisasi & Transisi Energi Ternyata Bisa Mengorbankan Pekerja Indonesia”
Olisias Gultom: Digitalisasi dan Perjanjian Dagang Global Mengancam Buruh Indonesia di Era Ekonomi Baru
FSP KEP SPSI Angkat Tantangan Multinasional di Forum Asia Pasifik Colombo
Forum Publik di Jakarta Tegaskan Solidaritas Regional untuk Myanmar, Desak ASEAN Ambil Tindakan Nyata

Populer

  • PP FSP KEP SPSI Gelar Diskusi “Dinamika Cuti Gugur Kandung” dalam Peri…
  • Ketua Umum PP FSP KEP SPSI Desak Kenaikan Upah Minimum 2026 Minimal 10…
  • Program Mentoring IndustriALL Tingkatkan Kapasitas Pemimpin Muda Perem…
  • Perdagangan Bebas Dinilai Hambat Transisi Energi Berkeadilan di Indone…
  • Presiden Prabowo Siap Turun Tangani Isu Upah Minimum, Dasco: “Serahkan…
  • FSP KEP SPSI Angkat Tantangan Multinasional di Forum Asia Pasifik Colo…
  • Andi Wijaya (PP-IP): Transisi Energi Indonesia Menyimpang, Privatisasi…
  • Siti Eni (KASBI): Hilirisasi dan Transisi Energi Perparah Eksploitasi …
  • PKB Ke-III PT Unilever Oleochemicals Indonesia Resmi Ditandatangani, W…
  • Kunjungan Mahasiswa Magister Manajemen UI ke PT. Sinar Syno Kimia: Mem…

Follow Me

2013 - spkep-spsi.org

Sekretariat

PP FSP KEP SPSI
Ruko Cempaka Mas Blok P/30,
Jalan Letjend Suprapto No. 1 JakPus 10640.
WA : 0858.8526.2958
Telp/Fax.021-4214584
Email :
– pp@spkep-spsi.org
– spkep.spsi@gmail.com

Flag Counter

Konsultan Hukum

Lembaga Bantuan Hukum
PP FSP KEP SPSI
WA : 0813.4987.3802