Penolakan PP 51 tahun 2023 dan Naikan Upah 2024 Sebesar 15% Menjadi Tuntutan Aksi Unjuk Rasa
CEMWU, Bekasi — Pada hari Rabu, 15 November, ribuan pekerja/buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Bekasi Melawan (BBM) melakukan aksi unjuk rasa serentak di wilayah kabupaten dan kota Bekasi.
Aksi ini merupakan respons terhadap penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 51 tahun 2023 yang dianggap sebagai akar permasalahan.
Menyusul PP baru tersebut, diperkirakan kenaikan upah pada tahun 2024 hanya sekitar 1% hingga 3%. Kebijakan ini menjadi sorotan utama, mengingat dampaknya terhadap semakin sulitnya kehidupan pekerja akibat inflasi tinggi tanpa kenaikan upah yang sepadan dengan turunnya daya beli masyarakat pekerja.
Aliansi BBM, yang merupakan kolaborasi serikat pekerja dan buruh di Kabupaten dan Kota Bekasi, mengumpulkan sekitar 5.000 peserta aksi unjuk rasa. Mereka memadati jalan-jalan provinsi dan kawasan-kawasan Industri di Bekasi, mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan yang dianggap merugikan ini.
Meskipun melibatkan ribuan pekerja/buruh, aksi unjuk rasa tetap berlangsung dengan kondusif di bawah pimpinan-pimpinan aksi yang memimpin dari atas mobil komando.
Keberhasilan menjaga ketertiban dan kedisiplinan selama aksi menjadi bukti kesadaran dan profesionalisme dari para pemimpin aksi yang turut berperan dalam mengarahkan tuntutan pekerja dengan tertib dan tanpa insiden yang merugikan.
Aksi unjuk rasa akhirnya berakhir setelah PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan dan PJ Wali Kota R Gani Muhammad menerima aspirasi buruh. Keduanya mengeluarkan surat rekomendasi untuk kenaikan upah tahun 2024, sesuai tuntutan aksi unjuk rasa pekerja/buruh.
Harapan pekerja/buruh, surat rekomendasi ini akan segera direspon dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat mengenai kenaikan upah tahun 2024.
Ini dianggap sebagai langkah penting untuk memastikan kesejahteraan pekerja di Wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi, serta secara lebih luas, di Jawa Barat.
