CEMWU — Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP KEP SPSI) Kabupaten Bandung Barat beraudiensi dengan Pemda Kabupaten Bandung Barata, Kamis 4 Mei 2023.
Hadir dalam pertemuan Sekda Kabupaten Bandung Barat, Kadisdisperindag, Kabag Hukum, Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP), Kadisnakertrans, Asda Dua serta Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Bandung Barat.
Pimpinan Cabang FSP KEP SPSI Kabupaten Bandung Barat dalam pertemuan tersebut menyamapikan persoalan terkait kegundahan para pekerja baik yang tergabung di SP KEP SPSI maupun diluar anggota Serikat Pekerja.
Timbul keresahan di lapangan terkait regulasi yang berdampak pada berkurangnya pasokan bahan baku ke produksi mengakibatkan pemutusan hubungan kerja (PHK), persoalan ini bukan pailit atau bangkrut perusahaan melainkan perizinan tambang khususnya kawasan Padalarang Citata Cipatat, Ujar Dadang Ramon Ketua PC FSP KEP SPSI KBB.
Dadang juga mengatakan saat ini sangat sulit padagal pengusaha sudah berupaya melakukan sesuai prosedur namun seakan di pingpong, maka dengan hal tersebut akan berpengaruh terhadap kelansungan hidup pekerja maupun masyarakat pada umumnya.
Hal ini sudah terasa imbasnya ada beberapa perusahaan yang telah melakukan pengurangan pekerja (PHK) maupun bekerja tidak full satu minggu.
Terkait persoalan tersebut PC FSP KEP SPSI Kabupaten Bandung Barat akan melakukan upaya secara organisasi bekerja sama dengan Pimpinan Daerah FSP KEP SPSI Jawa Barat dan Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI untuk meminta agar perizinan tambang segera bisa dikeluarkan apapun langkahnya, ucap Dadang.
Sementara Pemda KBB berkomitmen akan hal tersebut akan berupaya supaya masalah ini segera teratasi agar baik pengusaha dan pekerja sinergis, Pemda KBB akan membentuk team percepatan berusaha sesuei PP No. 91 (Persetujuan Kesesuaian) yang didalamnya ada unsur serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah.
