Menyayangkan sikap Puan yang kini masih bungkam terhadap penolakan masyarakat

by -106 Views

KEPTV News, Jakarta — Ribuan massa unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM mengepung kawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).

Dalam aksinya, orator tersebut tampak mempertanyakan sikap Ketua DPR RI, Puan Maharani, terkait tanggapannya terhadap keputusan pemerintah terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) belakangan ini.

Disebutkan, Puan sebagai wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen tampaknya tidak berpihak pada rakyat, sehingga keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM diterima begitu saja.
Pembicara kemudian menyindir sikap politiknya, dimana pada masa pemerintahan Susilo B. Yudhoyono, sikapnya seolah berpihak pada rakyat dengan menolak keputusan pemerintah terkait kenaikan harga BBM saat itu.

Hal itu memicu pertanyaan dari massa aksi yang menilai Puan seolah-olah diam dan tidak menunjukkan sikap serupa. Padahal, kenaikan harga BBM kali ini lebih tinggi.

“Kita semua tahu, dulu pada masa SBY, semua kader PDIP bertanggung jawab kepada Ibu Maharani yang sekarang menjadi Ketua DPR, menangis karena ada kenaikan (harga) BBM,” kata orator itu. aksi dari atas mobil komando.

Koordinator Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Guntoro menyayangkan sikap Puan yang kini masih bungkam terhadap penolakan masyarakat.

Mereka mengaku kedatangan mereka hari ini untuk mengumpulkan keterangan dari DPR soal kenaikan harga BBM.

“Dia tidak tahu biasnya terhadap orang-orang, hari ini kami mencari dia, hari ini kami ingin meminta pernyataannya, apa pernyataannya tentang kenaikan BBM ini kepada orang-orang, apakah dia akan menangis lagi atau apa, ” dia berkata.

Massa buruh dalam aksinya mengancam akan terus melakukan aksi masif dan berkesinambungan jika pemerintah tidak mencabut keputusan kenaikan harga BBM.
Massa memastikan aksi itu akan meluas di sejumlah kecamatan dan disebut rutin setiap bulan ke kota tersebut.

Massa buruh membawa empat tuntutan. Selain menolak kenaikan harga BBM, buruh juga mendorong pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja, meminta kenaikan UMK, dan mendorong DPR membentuk Panja atau Pansus BBM.