PP FSP KEP SPSI Rapat Virtual Dengan Perangkat Organisasi se-Indonesia Membahas Dampak Pandemi Covid-19 Dalam Hubungan Industrial

Jakarta, Pimpinan Pusat FSP KEP SPSI untuk pertama kali mengadakan rapat virtual dengan menggunakan aplikasi zoom Meeting, adapun rapatnya dilakukan bersama dengan PD dan PC FSP KEP SPSI se Indonesia pada tanggal 5 Mei 2020

Acara rapat Virtual yang menjadi host Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI Afif Johan serta di damping Ketua Bidang Advokasi, LBHN, Bendahara Umum, Tim Tugas Dampak Covid dan Staff.

Ketua Umum SP KEP SPSI R. Abdullah membuka acara meeting virtual pakai zoom , dalam sambutannya Ketum  menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang telah menyempatkan waktu untuk rapat virtual ini yang dimana merupakan pertama yang dilakukan oleh PP FSP KEP SPSI.

Ketum juga menambahkan Alhamdulillah semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dalam menghadapi kondisi Pandemi Covid saat ini serta selamat menjalankan ibadah puasa.

Agenda rapat membahas permasalahan dampak Covid 19 terhadap sektor Ketenagakerjaan di setiap perusahaan, serta meminta update kondisi perusahaan disetiap daerah yang terkena dampak Covid 19, ada yang dirumahkan, pengurangan upah THR-nya dicil bahkan yang terancam PHK.

Pada kesempatan yang baik itu semua perwakilan dari PD maupun PC FSP KEP SPSI menyampaikan berbagai hal yang dihadapi di wilayah masing-masing.

Rapat virtual selesai sekitar pukul 16.30 wib sore dengan menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. PC dan PD Perlu untuk memperoleh akses program bantuan yang diselenggarakan Pemda, BPJS TK, Kesehatan dan Polres yang cenderung memberi support kepada pekerja.
2. Melakukan langkah-langkah advokasi terhadap: a) Statement Kemenaker tentang pembayaran THR agar fokus pada perlindungan. b) Disnaker tidak mau mencatat kasus/mediasi, mogok di hadapkan pada PSBB dll, c) Strategi dan Langkah2 yang perlu dilakukan ketika ada pekerja yang terpapar.
3. Memastikan Omnibus Law di tunda dan terus mengawal meskipun pembahasan DPR belum masuk dalam cluster ketenagakerjaan.
4. Optimalisasiperan BPJS TK terkait permen 10/2016.
5. Perlu melakukan langkah-langkah lebih lanjut, untuk itu maka perlu PD/PC update data sebagaimana di kirim via WA dg program excel.
6. Kebutuhan pelatihan online untuk advokasi terhadap kondisi dampak Sosial ekonomi maupun dampak kesehatan/paparan fisik covid19.
7. Kebutuhan untuk didirikan Lembaga filantropi terhadap pembiayaan bantuan-bantuan sosial SP KEP SPSI untuk mengumpulkan dan menyalurkan bantuan.
8. Kasus kepolisian yang terjadi di Maluku Utara PP akan memberikan bantuan dan akan dibicarakan lebih lanjut secara tersendiri.

Rapat selanjutnya akan dibuat system Zonasi agar meeting tidak terlalu lama. (pjr)