Bogor, Guna memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan, FSP KEP SPSI menggelar pelatihan “ KEPEMIMPINAN dan KESETARAAN” untuk mendorong tercapainya kesetaraan dalam perlindungan terhadap para anggota FSP KEP SPSI, pada tanggal 28-29 November 2019 bertempat di Hotel Dirga Cibulan Bogor.
Acara dibuka lansung oleh R. Abdullah Ketua Umum PP FSP KEP SPSI, dalam sambutannya mengatakan bahwa pendidikan bagi anggota sangat wajib guna meningkatkan penguatan Sumber Daya Manusia bagi anggota FSP KEP SPSI.
“Dengan diadakan pelatihan ini agar kita semua mampu menjalankan 6 agenda Penguatan organisasi serta melakukan pemberdayaan kader perempuan sesuai amanat ,” ujarnya
Komite Perempuan SPKEP SPSI, R Abullah mengatakan, melalui Rapat Pimpinan
Nasional (RAPIMNAS) tahun 2018 lalu, dalam upaya mewujudkan kesetaraan telah mendeklarasikan sebagai organisasi yang mandiri, profesional dan bermartabat, serta tidak memberikan ruang untuk segala bentuk kekerasan di dalam kehidupan organisasi SP KEP SPSI.
“Deklarasi tersebut tentunya menjadi kurang bermakna jika tidak ditindak lanjuti dengan program kerja dan kegiatan yang mendukung terlaksananya kesetaraan dalam perjuangan dan kehidupan organisasi,” ujar Abdullah.
Namun, kata Abdullah, perlu disadari karena fungsi reproduksinya pekerja perempuan mempunyai kebutuhan khusus guna
menjalankan tugas sebagai pekerja, sebagai pengurus serikat pekerja maupun sebagai perempuan yang berperan dalam regenerasi tunas-tunas bangsa.
Mustiyah, S.H, Ketua Bidang Perempuan dan perwakilan dari Universitas Parahyangan mengatakan, sementara tidak kita pungkiri bahwa penentuan isi dan kualitas PKB (Perjanjian Kerja Bersama) yang diharapkan memberikan perlindungan secara maksimal kepada pekerja perempuan, masih menjadi dominasi pengurus yang mayoritas laki-laki.
“Dan seringkali keterwakilan perempuan baik dalam proses pembuatan maupun isi PKB menjadi terabaikan,” katanya.
Pendidikan dan pelatihan diikuti dari PUK SP KEP SPSI wilayah Maluku Utara, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, DKI Jakarta, Kab-Kota Bekasi dan Kota Depok, PP FSP KEP SPSI, Lemdiklat dan Komite Perempuan SP KEP SPSI (KPS2) dari pengurus laki-laki dan pengurus perempuan. (*)
