Pembukaan UUD 1945 pada alinea 4 menyatakan bahwa Negara bertanggungjawab untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, pengejewantahannya diwujdukan dalam pasal 27 ayat (2) bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Dalam faktanya, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan masih jauh dari harapan, bahkan kualitas perlindungan dan kesejahteraan pekerja beserta keluargnya dari waktu ke waktu mengalami penurunan/degradasi.
Digantinya UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pemberlakuan UU Kerja No. 12 Tahun 1948 dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tingkat perlindungan dan kesejahteraan pekerja mengalami penurunan/degradasi.
Oleh karenanya, isu revisi UU No. 13 Tahun 2003 yang terindikasi semakin hilangnya perlindungan bagi pekerja dan turunnya tingkat kesejahteraan pekerja dan keluarganya telah menimbulkan keresahan dikalangan pekerja khusunya yang tergabung dalam aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS).
Berdasarkan pokok-pokok pikiran terurai diatas, yang didukung dengan tandatangan anggota dan rekomendasi beberapa kepala daerah, maka dalam aksi penolakan revisi UU No.13 tahun 2003, aliansi Gerakan Kesejahteraan Nasional (GEKANAS) menyampaikan PETISI kepada Presiden Republik Indonesia, sebagai berikut:
- MEMBATALKAN RENCANA REVISI UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- KEMBALI kepada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam praktek ketenagakerjaan;
- Mengutamakan penggunaan Tenaga Kerja Indonesia dan Menolak liberalisasi hubungan industrial;
- Menolak penurunan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya;
- Mendorong peningkatan kompetensi Tenaga Kerja maupun Pekerja dan sertifikasi kompetensi agar mampu bersaing di era Revolusi Industri 4.0;
Demikian Petisi ini kami sampaikan, atas perhatiannya dan disampaikan terima kasih.
Tertanda Presidium GEKANAS
- R. Abdullah (FSP KEP SPSI)
- Arif Minardi (FSP LEM SPSI)
- Indra Munaswar (FSPI)
- Sunandar (FSP KEP-KSPI)
- Sofyan A Latief (FSP PAR REF-KSPI)
- Abdul Hakim A (PPMI`98)
- Sudarto (SP RTMM SPSI)
- Ferry Yunizar (PPMI KSPI)
Baca Juga Berita Terkait GEKANAS :
- Anies Baswedan Merevisi Besaran Kenaikan UMP DKI Jakarta
- GEKANAS:Menolak Pembahasan Revisi UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- RINGKASAN DAN CATATAN DISSENTING OPINION 4 HAKIM KONSTITUSI
- CATATAN PUTUSAN MK UJI FORMIL (JUGA UJI MATERIL) PENGUJIAN UU CIPTA KERJA DI MAHKAMAH KONSTITUSI
- Catatan Kritis Putusan MK Terhadap UU Cipta Kerja
- Dinyatakan Inkonstitusional?
- UU Cipta Kerja Cacat Formil dan Inkonstitusional Bersyarat Putusan MK
- KONFERENSI PERS TIM KUASA HUKUM GEKANAS PASCA PUTUSAN MK TERHADAP UU CIPTA KERJA
- PERBAIKAN BAGIAN MATERIIL SEMAKIN MEMPERKUAT LEGAL STANDING 661 PEMOHON UNTUK DITERIMA DALAM PENGUJIAN UU CIPTA KERJA DI MAHKAMAH KONSTITUSI
