Liputan6.com, Jakarta – Pengusaha meminta pemerintah memberikan kepastian soal alokasi gas agar investor yakin untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bahan mineral tambang (smelter) di Indonesia.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pemberdayaan Daerah, Natsir Mansyur mengatakan, Kadin akan memberikan usulan kepada pemerintah agar kebutuhan gas untuk smelter ini masuk dalam neraca gas nasional.
“Kami meminta kepada pemerintah untuk kepastian investasi perlu ada alokasi gas untuk kebutuhan smelter itu sendiri dan kebutuhan listrik itu sendiri,” ujarnya dalam diskusi di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (11/6/2014).
Menurutnya, pemerintah saat ini sudah mengalokasikan kebutuhan gas dalam negeri hampir mencapai 50 persen dari kebutuhan industri nasional, atau sekitar 3,9 juta meter kubik. Namun jumlah tersebut dinilai masih kurang untuk mencukupi kebutuhan pabrik smelter.
“Maka dari itu kami akan menambah lagi. Ini untuk lima tahun, untuk pasokan listriknya kurang lebih 7 ribu MV, sedangkan untuk gas kami mau tambahan 3 juta meter kubik,” lanjut dia.
Natsir menyatakan, jika pemerintah dapat menjamin pasokan gas untuk dalam negeri, maka investasi pembangunan smelter yang bisa masuk ke Indonesia dalam kurun waktu 2014-2019 diperkirakan mencapai US$ 55 miliar.
“Itu untuk total investasi smelter yang terdiri dari tembaga, besi, dan segala macam. Kami bisa menghemat devisa sebesar US$ 35 miliar dolar karena banyak mengimpor bahan baku,” katanya.
Oleh sebab itu, Natsir berharap pemerintah dapat secepatnya memberikan kepastian soal alokasi gas sehingga semakin banyak investor yang tertarik untuk membangun smelter di Indonesia.
“Kebutuhan gas dalam pembangunan smelter menjadi jelas, karena smelter ini kan kepentingan negara. Industri hulu yang harus dibangun, baik itu tergantung pada impor bahan baku. Maka dari itu harus ada kepastian, kepastiannya masuk dalam neraca gas,” tandas dia. (Dny/Gdn)
(Arthur Gideon)
